KEMISKINAN JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2008-2012
oleh :
Cintami Rahmawati
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Diponegoro
Terimakasih untuk Agus Winarendra atas bahan materi ini
BAB I
Kemiskinan
merupakan masalah utama dalam pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang
kompleks dan bersifat multidimensional. Di Indonesia, dinamika kemiskinan tiada
henti mewarnai kehidupan masyarakat sejak masa orde baru hingga saat ini. Pada
masa orde baru, langkah utama pemerintah dalam memperbaiki stabilitas
fundamental makroekonomi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan (Zain,
2010).
Persebaran
penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan proporsi
sebesar 55 persen. Hal ini mengingat Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki
kepadatan penduduk tertinggi dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia.
Ditinjau secara administrasif, Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi yaitu DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Banten.
Selanjutnya apabila melihat 5 tahun terakhir, rata-rata tingkat kemiskinan
tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,92 persen.
Provinsi
|
Tingkat Kemiskinan
|
|||||
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Rata-rata
|
|
DKI Jakarta
|
4,29
|
3,62
|
3,48
|
3,75
|
3,69
|
3,76
|
Jawa Barat
|
13,01
|
11,96
|
11,27
|
10,65
|
10,09
|
11,39
|
Jawa Tengah
|
19,23
|
17,72
|
16,56
|
15,76
|
15,34
|
16,92
|
DI Yogyakarta
|
18,32
|
17,23
|
16,83
|
16,08
|
16,05
|
16,90
|
Jawa Timur
|
18,51
|
16,68
|
15,26
|
14,23
|
13,40
|
15,62
|
Banten
|
8,15
|
7,64
|
7,16
|
6,32
|
5,85
|
7,02
|
Sumber : BPS Statitistik Nasional
berbagai tahun
Berdasarkan
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode tahun 2008 hingga 2012 tingkat
kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur
yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 15,34 persen di tahun 2012.
Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih tergolong hard core (>10 persen), yang mengindikasikan
belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan serangkaian
kebijakan guna mengentaskan kemiskinan. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu
diketahui faktor-faktor yang berkontribusi mempengaruhi tingkat kemiskinan di
Jawa Tengah.
Pertumbuhan
ekonomi merupakan faktor yang dibutuhkan guna mereduksi tingkat kemiskinan di
suatu daerah. Pernyataan ini turut didukung dengan beberapa penelitian yang
telah dilakukan, salah satunya oleh Sumarto (dalam Kuncoro, 2006) yang
menyatakan bahwa adanya suatu relasi negatif (trade-off) yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan. Gambar 1.1 menunjukkan kecenderungan peningkatan pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah turut diikuti dengan semakin kecilnya angka kemiskinan
selama 2008-2012.
Sumber
: BPS Jawa Tengah berbagai tahun, diolah
Adanya
perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ditentukan tingkat pendidikan, baik
pendidikan rendah maupun tinggi keduanya merupakan faktor yang mampu
mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Melalui investasi pendidikan, kualitas
sumber daya manusia dapat terbentuk, apakah mencetak sumber daya manusia yang
tergolong rendah atau berkualitas, keduanya dapat tercerminkan dari tingkat
produktivitas.
Tahun
|
SD ke
bawah
(Jiwa)
|
SLTP
(Jiwa)
|
SLTA +
(Jiwa)
|
2008
|
9 367 374
|
2 798 160
|
3 298 124
|
2009
|
9 457 640
|
2 893 843
|
3 483 899
|
2010
|
9 173 558
|
2 993 593
|
3 642 296
|
2011
|
9 135 874
|
3 048 208
|
3 732 053
|
2012
|
9 013 849
|
3 061 738
|
4 057 303
|
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk
kerja di Jawa Tengah didominasi pendidikan terakhir SD kebawah. Selama kurun
waktu 2008 hingga 2012 jumlah kumulatif penduduk kerja tamatan SD ke bawah dan
SLTP mengalami fluktuasi dengan proporsi tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah
cenderung mengalami penurunan.
Rendahnya produktivitas yang salah satunya disebabkan
tingkat kesakitan yang semakin memburuk, turut andil dalam mempengaruhi tingkat
kesejahteraan. Kondisi kesehatan yang semakin buruk berdampak pada lembahnya
fisik yang selanjutnya berimplikasi pada penurunan kapasitas kerja dan akhirnya
berujung pada rendahnya pendapatan yang diperoleh.
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa angka
kesakitan masyarakat Jawa Tengah mengalami penurunan secara berangsur-angsur sejak
tahun 2008 hingga 2012 yaitu, sebesar 59,7 persen di tahun 2008 menjadi 47,4 persen di tahun 2012.
Tahun
|
Angka
Kesakitan (%)
|
2008
|
59,7
|
2009
|
50,9
|
2010
|
50,5
|
2011
|
48,3
|
2012
|
47,4
|
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
Faktor
lain yang diklaim mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan adalah kredit
modal. Apabila meneropong keberhasilan konsep Grameen Bank yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus pada pertengahan
1970-an, memberikan bukti konkrit bahwa melalui pemberian kredit yang ditujukan
kepada kaum miskin, mampu mentransformasikan simbol kemiskinan menjadi simbol
harapan menuju kesejahteran (Todaro,2006).
Tabel
1.4 memperlihatkan selama kurun waktu 2008 sampai 2012, jumlah kredit Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas penggunaan modal kerja mengalami peningkatan,
yaitu sebesar 28.738.234
juta rupiah di tahun 2008, menjadi 43.668.152 juta rupiah di tahun 2012.
Di
Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012
Tahun
|
Kredit
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Atas
Penggunaan Modal Kerja (Juta Rupiah)
|
2008
|
28.738.234
|
2009
|
31.179.408
|
2010
|
35.893.711
|
2011
|
37.305.817
|
2012
|
43.668.152
|
Sumber : Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah) berbagai tahun
Selama
5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan secara
berangsur-angsur yaitu sebesar 19,23 persen di tahun 2008 menjadi 15,34 persen
di tahun 2012. Meski demikian tingkat kemiskinan di Jawa masih tergolong hard core (> 10 persen) yang besar
kemungkinan akan memperlambat proses pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
Ironisnya, Bappeda telah menargetkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah
menyentuh angka 8,75 persen pada tahun 2015.
Berdasarkan
rumusan masalah di atas, maka makalah ini akan membahas :
1. Bagaimana
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
2. Bagaimana
pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
3. Bagaimana
pengaruh tingkat kesahatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
4. Bagaimana
pengaruh kredit modal terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah?
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan
Kemiskinan diartikan
sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar minimum
(Kuncoro, 2006). Hal senada turut diutarakan Todaro (2006) yang mengemukakan
bahwa cakupan kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu
mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan
1.
Menurut World
Bank 2003 (dalam Sholeh 2009), penyebab dasar kemiskinan adalah :
a. Kegagalan
kepemilikan teutama tanah dan modal.
b. Terbatasnya
ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
c. Kebijakan
pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
d. Adanya
perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang
mendukung.
e. Adanya
perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi
tradisional versus ekonomi modern).
f. Rendahnya
produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
g. Budaya
hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan
lingkungannya.
h. Tidak
adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan
dan tidak berwawasan lingkungan.
2.
Kemudian Sharp, et al (dalam Kuncoro, 2006) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan
dipandang dari sisi ekonomi :
a. Secara
mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan
sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
b. Kemiskinan
muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia.
c. Kemiskinan
muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
Ketiga
faktor penyebab kemiskinan yang dikemukan oleh Sharp, et al bermuara pada teori
lingkaran kemiskinan (Vicious Circle of
Poverty). Nurkse mengatakan bahwa ‘a
poor country is poor because it is poor' (negara miskin itu miskin karena
dia memang miskin). Gambar 2.1 menggambarkan lingkaran setan kemiskinan versi
Nurkse.
 |
 |
 |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
 |
 |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
Sumber: Kuncoro (2006)
Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan
kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan
rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi
pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada
keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya
diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006)
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan
kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan
berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan
atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional
(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada
(Kuznets dalam Todaro, 2006). Selanjutnya diikuti Sukirno (2011) yang
mendifinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam
perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam
masyarakat bertambah. Adapun beberapa faktor yang mepengaruhi pertumbuhan
ekonomi, yaitu :
1.
Akumulasi modal (capital accumulation), akumulasi modal dapat diperoleh apabila
sebagian pendapatan yang diterima saat ini dan dialokasikan untuk ditabung dan
diinvestasikan dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan di masa depan.
2.
Angkatan kerja, apabila angkatan kerja
tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak
pekerja produktif, dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran
potensial pasar domestik.
3.
Kemajuan teknologi (technological progress), diartikan sebagai metode baru untuk
meningkatkan output serta mencapai tingkat efisiensi.
Mengacu pada teori trickle down effect yang menjelaskan
bahwa, berawal dari pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka berimplikasi
pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada gilirannya
akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Tambunan, 2011).
Umumnya
kualitas sumber daya manusia di negara-negara sedang berkembang masih tergolong
rendah yang dicerminkan dari tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah
(Suryana, 2000). Menurut Ansel M. Sharp,
salah satu penyebab kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah,
yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan
rendah berimplikasi pada produktivitas yang rendah, sehingga diikuti pula
rendahnya pendapatan yang diperoleh (Setiawan,2011). Berdasarkan bukti-bukti
empiris yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan
masyarakat yang lebih tinggi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi
(Suryana, 2000).
Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Todaro
(2006) mengemukakan 3 alasan penting peran pemerintah dalam menyediakan
pelayanan kesehatan :
1.
Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam
mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kali kurang mendapat informasi
mengenai kesehatan akibat kemiskinan.
2.
Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu
sedikit untuk kesehatan karena mereka mengabaikan eksternalitas (masalah
penularan penyakit).
3.
Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada
infrastrukur kesehatan dan penelitian serta pengembangan, dan transfer
teknologi ke negara berkembang, karena kegagalan pasar. Apabila pembangunan kesehatan berhasil, maka status
kesehatan akan mengalami peningkatan, yang dicerminkan menurunnya angka
morbiditas, dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Seiring
peningkatan produktivitas maka berimplikasi pada peningkatan pendapatan
masyarakat yang diikuti pula pendapatan pemerintah. Akhirnya berujung pada
peningkatan pembangunan nasional di seluruh bidang. Kondisi kesehatan yang
buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas
orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang
lebih tinggi (Todaro, 2006). Selanjutnya, Nurkse menambahkan pula bahwa,
kesehatan yang semakin buruk akan mengakibatkan lemahnya fisik yang selanjutnya
menurunkan kapasitas kerjanya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh turut
rendah (Jhinggan, 1983).
Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Modal
adalah seluruh asset yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan
output guna memperoleh pendapatan
Kemiskinan
berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk melakukan kegiatan usaha.
Akibatnya produktivitasnya rendah dan berdampak pada rendahnya pendapatan.
Selanjutnya berimplikasi pada ketidakmampuan menyisihkan pendapatannya untuk
ditabung. Tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah dan akhirnya
mengakibatkan kekurangan modal. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil guna
menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal
(Setiawan, 2011). Hal senada turut
diutarakan Yunus (dalam Todaro, 2006) mengatakan bahwa lemahnya akses untuk
mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat
utama kemajuan ekonomi mereka.
BAB III
PEMBAHASAN
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam
jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang
ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemjuan atau
penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional
(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada
(Kuznets dalam Todaro, 2006). Selanjutnya ditambahkan pula oleh Sukirno (2011) yang mendifinisikan
pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.
No
|
Kabupaten/Kota
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Rata-rata
|
1
|
Kab. Cilacap
|
4,92
|
5,25
|
5,65
|
5,78
|
5,59
|
5,44
|
2
|
Kab. Banyumas
|
5,38
|
5,49
|
5,77
|
5,95
|
5,88
|
5,69
|
3
|
Kab. Purbalingga
|
5,30
|
5,61
|
5,67
|
6,03
|
6,26
|
5,77
|
4
|
Kab. Banjarnegara
|
4,98
|
4,92
|
5,25
|
5,80
|
3,94
|
5,03
|
5
|
Kab. Kebumen
|
5,80
|
3,94
|
4,15
|
4,23
|
5,47
|
4,72
|
6
|
Kab. Purworejo
|
5,62
|
4,96
|
5,01
|
5,02
|
5,04
|
5,13
|
7
|
Kab. Wonosobo
|
3,69
|
3,85
|
4,29
|
4,52
|
5,14
|
4,30
|
8
|
Kab. Magelang
|
4,99
|
4,72
|
4,51
|
4,27
|
5,84
|
4,87
|
9
|
Kab. Boyolali
|
4,04
|
5,16
|
3,60
|
5,28
|
5,66
|
4,75
|
10
|
Kab. Klaten
|
3,93
|
4,24
|
1,73
|
1,96
|
5,54
|
3,48
|
11
|
Kab. Sukoharjo
|
4,84
|
4,76
|
4,65
|
4,59
|
5,03
|
4,77
|
12
|
Kab. Wonogiri
|
4,27
|
4,73
|
5,87
|
2,24
|
5,89
|
4,60
|
13
|
Kab. Karanganyar
|
5,30
|
3,59
|
5,42
|
5,50
|
5,82
|
5,13
|
14
|
Kab. Sragen
|
5,69
|
6,01
|
6,09
|
6,53
|
6,60
|
6,18
|
15
|
Kab. Grobogan
|
5,33
|
5,03
|
5,05
|
3,59
|
6,16
|
5,03
|
16
|
Kab. Blora
|
5,62
|
5,08
|
5,19
|
2,59
|
5,00
|
4,70
|
17
|
Kab. Rembang
|
4,67
|
4,46
|
4,45
|
4,40
|
4,88
|
4,57
|
18
|
Kab. Pati
|
4,94
|
4,69
|
5,11
|
5,43
|
5,92
|
5,22
|
19
|
Kab. Kudus
|
3,92
|
3,78
|
4,17
|
4,21
|
4,33
|
4,08
|
20
|
Kab. Jepara
|
4,49
|
5,02
|
4,52
|
5,44
|
5,79
|
5,05
|
21
|
Kab. Demak
|
4,11
|
4,08
|
4,12
|
4,48
|
4,64
|
4,29
|
22
|
Kab. Semarang
|
4,26
|
4,37
|
4,90
|
5,56
|
6,02
|
5,02
|
23
|
Kab. Temanggung
|
3,54
|
4,09
|
4,31
|
4,65
|
5,04
|
4,33
|
24
|
Kab. Kendal
|
4,26
|
4,10
|
5,97
|
5,99
|
5,54
|
5,17
|
25
|
Kab. Batang
|
3,67
|
3,72
|
4,97
|
5,26
|
5,02
|
4,53
|
26
|
Kab. Pekalongan
|
4,78
|
4,30
|
4,27
|
4,77
|
5,32
|
4,69
|
27
|
Kab. Pemalang
|
4,99
|
4,78
|
4,94
|
4,83
|
5,28
|
4,96
|
28
|
Kab. Tegal
|
5,32
|
5,49
|
4,83
|
4,81
|
5,25
|
5,14
|
29
|
Kab. Brebes
|
4,81
|
4,99
|
4,94
|
4,97
|
5,21
|
4,98
|
30
|
Kota Magelang
|
5,05
|
5,11
|
6,12
|
5,48
|
6,51
|
5,65
|
31
|
Kota Surakarta
|
5,69
|
5,90
|
5,94
|
6,04
|
6,12
|
5,94
|
32
|
Kota Salatiga
|
4,98
|
4,48
|
5,01
|
5,26
|
5,73
|
5,09
|
33
|
Kota Semarang
|
5,59
|
4,70
|
5,87
|
6,41
|
6,42
|
5,80
|
34
|
Kota Pekalongan
|
3,73
|
4,18
|
5,51
|
5,45
|
5,60
|
4,89
|
35
|
Kota Tegal
|
5,15
|
5,04
|
4,61
|
4,58
|
5,07
|
4,89
|
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa,
pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah cenderung mengalami
peningkatan selama periode tahun 2008 sampai 2012. Apabila ditinjau dari
besaran angka rata-rata pertumbuhan ekonomi, maka posisi teratas di tempati
oleh Kabupaten Sragen sebesar (6,18 persen) yang kemudian diikuti Kota
Surakarta sebesar (5,94 persen). Sedangkan tempat terbawah diisi oleh Kabupaten
Klaten sebesar (3,08 persen) dan di atasnya terdapat Kabupaten Kudus sebesar
(4,08 persen).
Para pakar ekonomi sepakat bahwa
sumber daya manusia (human resources)
dari suatu bangsa merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan
kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Sedangkan
modal fisik dan sumber daya alam hanya faktor produksi yang bersifat pasif,
manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasikan
sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi-organisas sosial, ekonomi
dan politik, serta melaksanak`an pembangunan nasional (Santoso, 2006).
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
Gambar 3.2 memperlihatkan rata-rata jumlah
penduduk kerja berdasarkan pendidikan terakhir SD ke kebawah dan SLTP selama
kurun waktu 2008 hingga 2012. Ditinjau dari rata-rata jumlah penduduk kerja
berdasarkan pendidikan terahkir SD ke kebawah dan SLTP selama periode tahun
2008 hingga 2012, Kabupaten Brebes merupakan daerah tebesar yang memiliki
jumlah penduduk kerja yang berpendidikan terahkir SD ke bawah dan SLTP,
sedangkan Kota Magelang memiliki kondisi yang bekebalikan dengan Kabupaten
Brebes.
Selanjutnya
apabila ditinjau dari rata-rata jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan
terakhir SD ke bawah dan SLTP tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, terlihat
adanya perbedaan yang mencolok antara kabupaten dan kota yang ditunjukkan bahwa
rata-rata penduduk kerja berdasarkan pendidikan terahkir SD ke bawah dan SLTP
lebih besar berada di wilayah kabupaten dibanding kota. Hal ini mengingat
adanya perbedaan struktur ekonomi yang diketahui wilayah kabupaten masih berada
pada struktur ekonomi tradisional.
Gambar
3.3 memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk kerja berdasarkan pendidikan terahkir jenjang SLTA ke atas
selama kurun waktu 2008 hingga 2012. Ditinjau dari rata-rata jumlah penduduk
kerja berdasarkan pendidikan terahkir jenjang SLTA ke atas selama periode tahun
2008 hingga 2012, Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki jumlah pekerja
tamatan pendidikan SLTA ke atas terbesar di banding kabupaten/kota lainnya di
Jawa Tengah. Hal ini mengingat Kota Semarang merupakan salah satu kota
metropolitan serta menjadi ibu kota Jawa Tengah. Sedangkan daerah yang memiliki
jumlah penduduk kerja tamatan pendidikan SLTA ke atas terendah berada berada di
Kota Magelang.
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
3.4
Tingkat Kesehatan
Kondisi kesehatan yang buruk di
negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa,
yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi
(Todaro, 2006). Serangkaian upaya pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat telah diaplikasikan dengan cara mendekatkan akses
pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah dan terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat. Adapun langkah langkah yang diimplementasikan meliputi puskesmas
keliling, penugasan dokter/bidan di tiap kelurahan, perbaikan gizi keluarga, peningkatan
kesehatan gizi ibu dan anak, imunisasi maupun penyediaan fasilitas air bersih
(Profil Kesehatan, 2011).
Tabel 3.4
No
|
Kabupaten/Kota
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Rata-rata
|
1
|
Kab. Cilacap
|
71,6
|
54,8
|
53,3
|
48,2
|
50,3
|
55,64
|
2
|
Kab. Banyumas
|
64,5
|
55
|
60,6
|
66,4
|
63,3
|
61,96
|
3
|
Kab. Purbalingga
|
57,6
|
56,7
|
60,1
|
59,9
|
60,6
|
58,98
|
4
|
Kab. Banjarnegara
|
57,8
|
57,4
|
51,9
|
52,1
|
50,9
|
54,02
|
5
|
Kab. Kebumen
|
62,1
|
50,5
|
45,9
|
44,8
|
51,8
|
51,02
|
6
|
Kab. Purworejo
|
46,7
|
38,7
|
44,9
|
39,4
|
39,1
|
41,76
|
7
|
Kab. Wonosobo
|
59,9
|
42,5
|
43,6
|
38,8
|
34,5
|
43,86
|
8
|
Kab. Magelang
|
62
|
46,8
|
56,4
|
52
|
48,2
|
53,08
|
9
|
Kab. Boyolali
|
51,1
|
48,9
|
49,9
|
50,9
|
49,2
|
50
|
10
|
Kab. Klaten
|
46,8
|
43,7
|
39,9
|
44,9
|
44,9
|
44,04
|
11
|
Kab. Sukoharjo
|
61,8
|
51,1
|
33,9
|
35,6
|
29
|
42,28
|
12
|
Kab. Wonogiri
|
51,1
|
45,3
|
54
|
43,8
|
44,5
|
47,74
|
13
|
Kab. Karanganyar
|
54,7
|
26,9
|
31,3
|
26,2
|
26,7
|
33,16
|
14
|
Kab. Sragen
|
45,9
|
53
|
43,1
|
42,6
|
36
|
44,12
|
15
|
Kab. Grobogan
|
54,6
|
51,8
|
45
|
39,3
|
37,8
|
45,7
|
16
|
Kab. Blora
|
69,2
|
64,5
|
64
|
56,8
|
54,2
|
61,74
|
17
|
Kab. Rembang
|
57,9
|
55,2
|
59,2
|
61,8
|
56,8
|
58,18
|
18
|
Kab. Pati
|
47,2
|
57,7
|
59,3
|
55,6
|
55,9
|
55,14
|
19
|
Kab. Kudus
|
56,4
|
54,5
|
54,4
|
48,4
|
47,4
|
52,22
|
20
|
Kab. Jepara
|
46,6
|
76,3
|
62
|
65,7
|
71,8
|
64,48
|
21
|
Kab. Demak
|
69,3
|
62,4
|
63,8
|
52,6
|
49,6
|
59,54
|
22
|
Kab. Semarang
|
49,6
|
42,2
|
44,8
|
44,5
|
43,1
|
44,84
|
23
|
Kab. Temanggung
|
66,4
|
41,8
|
35,7
|
37,1
|
33,6
|
42,92
|
24
|
Kab. Kendal
|
60,5
|
41,9
|
41,4
|
46,2
|
44
|
46,8
|
25
|
Kab. Batang
|
58,7
|
57,5
|
71,2
|
61,5
|
50,8
|
59,94
|
26
|
Kab. Pekalongan
|
45,9
|
72,9
|
58,4
|
61,7
|
57
|
59,18
|
27
|
Kab. Pemalang
|
73,6
|
48,3
|
58,3
|
41,7
|
41
|
52,58
|
28
|
Kab. Tegal
|
62
|
57,7
|
51,1
|
52,2
|
56,8
|
55,96
|
29
|
Kab. Brebes
|
67,4
|
43,3
|
41
|
46
|
39,9
|
47,52
|
30
|
Kota Magelang
|
59,3
|
60,9
|
40,3
|
42,2
|
40,3
|
48,6
|
31
|
Kota Surakarta
|
44,2
|
27
|
34,1
|
42
|
43,1
|
38,08
|
32
|
Kota Salatiga
|
68
|
44,7
|
49,3
|
42,9
|
43,5
|
49,68
|
33
|
Kota Semarang
|
66,2
|
51,7
|
58,6
|
41,3
|
45
|
52,56
|
34
|
Kota Pekalongan
|
76,9
|
48,9
|
65,3
|
37,5
|
44,3
|
54,58
|
35
|
Kota Tegal
|
70,8
|
54,8
|
57,4
|
52,2
|
39,7
|
54,98
|
Sumber : BPS Jawa Tengah berbagai tahun
Tabel 3.4 menunjukkan bahwa
serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah daerah Jawa Tengah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah cukup berhasil. Hal ini
ditunjukkan dengan semakin rendahnya angka kesakitan hampir di seluruh
kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode tahun 2008 sampai 2012. Apabila
ditinjau dari besaran rata-rata angka kesakitan di tiap kabupaten/kota di Jawa
Tengah selama kurun waktu 2008 hingga 2012, daerah yang memiliki derajat
kesehatan cukup baik di tempati oleh Karanganyar sebesar (33,16 pesen) dan
selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Surakarta sebesar (38,08 persen). Sedangkan
daerah yang memiliki kondisi derajat kesehatan cukup buruk berada di kabupaten
Jepara sebesar (64,48 persen) dan selanjutnya ditempati oleh kabupaten Banyumas
sebesar (61,96 persen).
Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi kaum miskin
adalah akses untuk mendapatkan kredit (Todaro, 2006). Hal senada turut
diutarakan Nurkse yang menyatakan bahwa kemiskinan berawal dari kurangnya modal
yang dapat diakses untuk melakukan kegiatan usaha, akibatnya produktivitas
rendah dan pada gilirannya pendapatan turut rendah (Setiawan, 2011).
Gambar 3.5 memperlihatkan rata-rata
kredit UMKM atas penggunaan modal kerja di 35
kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012.
Ditinjau dari besarnya rata-rata kredit UMKM atas penggunaan modal kerja selama
periode tahun 2008 hingga 2012, Kota Semarang merupakan daerah penerima kucuran
kredit dengan skala yang terbesar, sedangkan daerah yang menerima kredit dengan
skala terkecil berada di Kabupaten Purbalingga
Gambar 3.5
Sumber:Bank Indonesia (V) Jawa Tengah
berbagai tahun
BAB IV
PENUTUP
4.1
Kesimpulan
1.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin mapan maka
berimplikasi pada peningkatan kesempatan kerja atau peningkatan upah, dan pada
gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pertumbuhan
ekonomi tiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan
selama periode 2008 sampai 2012.
2.
Investasi pendidikan akan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia melalui meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan, sehingga
produktivitas meningkat. Meningkatnya produktivitas akan meningkatkan upah
pekerja sehingga dengan upah tersebut dapat menuju kehidupan yang sejahtera. Sehingga
penting untuk pemerintah Jawa Tengah
untuk meningkatkan program pro pendidikan.
3.
Kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas kerja,
jika kapasitas kerja terbatas maka upah yang didapat juga terbatas. Akibatnya
penghasilan yang diperoleh turut rendah. Serangkaian upaya yang dilakukan
pemerintah daerah Jawa Tengah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
telah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan semakin rendahnya angka
kesakitan hampir di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah selama periode tahun
2008 sampai 2012.
4.
Kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat
diakses untuk melakukan kegiatan usaha. Akibatnya produktivitasnya rendah dan
berdampak pada rendahnya pendapatan. Lemahnya akses untuk mendapatkan kredit
bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan
ekonomi. Besarnya rata-rata kredit UMKM atas penggunaan modal kerja selama
periode tahun 2008-2012, Kota Semarang merupakan daerah penerima kucuran kredit
dengan skala yang terbesar, sedangkan daerah yang menerima kredit dengan skala
terkecil berada di Kabupaten Purbalingga.
4.2
Saran
1.
Dibutuhkan intervensi pemerintah yang
berpihak kepada kaum miskin seperti mengucurkan bantuan kepada usaha kecil di
pedesaan ataupun melakuakan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan pertanian.
2.
Program wajib belajar 12 tahun harus
benar-benar dijalankan oleh Pemerintah. Selain itu pendidikan non-formal juga
harus diberikan untuk masyarakat sehingga meningkatkan ketrampilan masyarakat.
3.
Adanya
bantuan dibidang kesehatan seperti BPJS, imunisasi, serta pelayanan kesehatan
yang mumpuni dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi mereka
yang kurang mampu atau miskin.
4.
Dibutuhkan peran lembaga keuangan baik yang
dibentuk pihak pemerintah, swasta ataupun masyarakat yang memberikan kemudahan akses
bagi masyarakat miskin untuk memperoleh kredit atau pinjaman dengan bunga yang
tidak terlalu tinggi pula.
Badan Pusat Statistik. Data Jumlah
dan Persentase Penduduk Miksin Indonesia
2008-2012. Jakarta
_________________. Jawa Tengah
Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan.
Jawa Tengah
_________________. 2011. Profil Kesehatan Jawa Tengah. Jawa
Tengah
_________________.Pendapatan
Domestik Regional Bruto Berbagai Tahun
Terbitan. Jawa Tengah
Bank Indonesia. 2012. Statistik
Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah
Berbagai tahun. Jawa Tengah
Jhinggan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : Raja
Grafindo Persada
Kuncoro,Mudrajad. 2006. Ekonomika
Pembangunan : Teori, Masalah, dan
Kebijakan. Yogyakarta : Unit
Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN
Setiawan, Achma Hendra. 2011. Perekonomian Indonesia. Semarang : Badan
Penerbit Universitas
Diponegoro
Sholeh, Mainum. 2009. Kemiskinan:Telaah Dan Beberapa Strategi
penanggulangannya. Dalam Jurnal
Ekonomi. Yogyakarta :
Fakultas Ilmu Sosial
dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo
Persada
Suryana. 2000. Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan. Jakarta :
Salemba Empat
Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional.
Dalam jurnal JPMK Vol 08 No. 03.
Semarang : Universitas Diponegoro
Tambunan, Tulus. 2011. Perekonomian Indonesia. Bogor : Ghalia
Indonesia
Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi.
Jakarta:Erlangga
Zain, Machmoed. 2010. Reformasi
Pengentasan Kemiskinan : dari pendekatan
ekonomi ke pendekatan kesejahteraan.Dalam jurnal ilmiah
volume 12,
Nomor 4 : 79-96.
Surayabaya : Universitas Airlangga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar