ANALISIS DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Makalah Tugas Perekonomian Indonesia

ANALISIS DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

oleh :
Achmad Handyoko
Arianto Adi Nugroho
Cintami Rahmawati

Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Universitas Diponegoro

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target. Untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi diperlukan investasi yang besar. Karena keterbatasan tabungan nasional dalam membiayai investasi, maka investasi asing menjadi prioritas dalam menggenjot pertumbuhan. Besarnya arus modal asing, selain menggerakkan roda usaha sektor riil juga diharapkan dapat memperbesar arus perputaran uang di pasar uang, menambah kapitalisasi pasar modal/bursa saham Indoneia, serta menutup defisit neraca transaksi berjalan yang selama ini selalu dialami Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, serta arus masuk modal asing belum tentu menggambarkan majunya perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia, tidak menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Justru sebaliknya, yang mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki asing dan para konglomerat. Begitu pula dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita Indonesia tidak menunjukkan penghasilan setiap warga negara Indonesia bertambah baik. Di dalam PDB terdapat milik orang asing yang kontribusinya cukup besar.

Jumlah yang besar dan terus bertambah dari investasi asing di Indonesia membuktikan ketergantungan yang besar perekonomian dalam negeri terhadap luar negeri. Investasi asing bagi perekonomian riil, baik terhadap negara maupun masyarakat sangat merugikan. Banyak investasi asing yang memasuki wilayah publik serta sumber daya alam. Dengan dikuasainya aset-aset pelayanan publik ataupun industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka pihak asing sangat dominan dalam mengatur supply dan menentukan harga.

Todaro (1998) berpendapat bahwa akumulasi utang luar negeri (external  debt)  merupakan suatu gejala umum yang wajar. Rendahnya tabungan dalam negeri tidak memungkinkan dilakukannya investasi secara memadai, sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus menarik dana pinjaman dan investasi dari luar negeri. Bantuan luar negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha negara yang bersangkutan guna mengurangi kendala utamanya yang berupa kekurangan devisa, serta untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Menurut Anton Bawono dalam makalah seputar utang luar negeri, dari sudut pandang makro ekonomi, salah satu tujuan pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam pencapaian pertumbuhan tersebut diperlukan indikator kinerja perekonomian yang tangguh dan hal ini sangatlah tergantung dari beberapa faktor pendukungnya. Beberapa faktor tersebut antara lain kapital, sumberdaya alam, tenaga kerja dan teknologi serta struktur masyarakat (termasuk aturan dan kebijakan). Dari lima faktor di atas unsur kapital dan aturan (kebijakan) adalah komponen utama dalam tinjauan khusus atas kebijakan moneter.

Pada awalnya bantuan luar negeri sangat efektif sebagai injeksi untuk tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi kita agar tetap tinggi rata-rata diatas 6% pertahun. Tetapi rupanya hal tersebut membuat kita kecanduan untuk semakin tergantung pada bantuan luar negeri dari tahun ketahun dan sampai saat ini. Bahkan oleh beberapa pengamat ekonomi kita dikatakan bahwa hutang luar negeri kita telah berada pada posisi rawan dan dapat mengganggu kondisi perekonomian kita. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemerintah dan swasta yang menerima modal sehingga diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat.

Menurut Didik J. Rahbini hutang luar negeri sebenarnya tidak sesederhana bila ditinjau dalam jangka panjang. Khususnya menyangkut implementasi pemanfaatannya serta evaluasinya. Meskipun dalam jangka waktu pendek berperan sebagai injeksi, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi beban ekonomi jika tidak digunakan secara tepat, inilah yang perlu dipertahankan seleksi pemanfaatannya yang baik.

Menurut Prasetiantono (dalam Bawono; 1997) bahwa pendapat tentang peran hutang luar negeri bukan lagi sebagai pelengkap akan tetapi sebagai sokoguru, sebenarnya ada benarnya akan tetapi hal ini ada salahnya. Menurut Prasetiantono tidak seluruh hutang luar negeri tersebut milik pemerintah akan tetapi hampir sebagian lebih dari hutang luar negeri tersebut milik dari sektor swasta, yang beliau juga katakan, bahwa secara mikro hutang luar negeri oleh swasta tersebut tidak salah karena memang pada kenyataannya bahwa suku bunga di luar negeri lebih rendah dan murah dari pada di dalam negeri, akan tetapi ditinjau secara makro hutang tersebut justru memberatkan pada neraca pembayaran dan pada cadangan devisa negara kita. Jadi pendapat tersebut tidak salah akan tetapi juga tidak benar tergantung bagaimana pemerintah memanfaatkan hutang luar negeri tersebut dengan sebaiknya dan mengendalikan jumlah hutang luar negeri yang diciptakan oleh pihak swasta, dengan berbagai strategi dan kebijakannya.

1.2.Rumusan Masalah

1.2.1.      Bagaimanakah dampak pinjaman luar negeri yang dilakukan Indonesia terhadap pembangunan dan tatanan perekonomian Indonesia?

1.2.2.      Bagaimana solusi untuk meminimalisir utang luar negeri Indonesia?

1.3.Metodologi Penelitian

1.3.1.      Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh melalui buku dan internet.

1.3.2.      Sumber Data

Data utang luar negeri pemerintah pusat dan bank sentral diperoleh dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

1.4.Tinjauan Pustaka

1.4.1.      Pengertian dan Latar Belakang Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan (current account) neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu.

Berdasarkan buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, fasilitas kredit ekspor, komersial, leasing dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (Ijarah Fixed Rate /IFR) dan Global Sukuk. 

Utang luar negeri bank sentral adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia, yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selain itu juga terdapat utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

Sedangkan Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Utang luar negeri swasta meliputi utang bank dan bukan bank. Utang luar negeri bukan bank terdiri dari utang luar negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan termasuk perorangan kepada pihak bukan penduduk. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri yang berasal dari penerbitan surat berharga di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.

1.4.2.      Penyebab Besarnya Utang Luar Negeri

Ada beberapa penyebab meningkatnya utang Luar negeri Indonesia secara umum yaitu:

1.      Defisit Transaksi Berjalan (TB)

TB merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dan jumlah pembayaran ke luar negeri. Dengan kata lain, menunjukkan operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, pembayaran transfer. Dengan terjadinya defisit transaksi berjalan sehingga dibutuhkan utang/pinjaman luar negeri.

2.      Meningkatnya kebutuhan investasi

Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi dilema invesment-saving gap. Menurut kordinator bapenas Armida Alisjahbana pada tahun 2011, jumlah dana tabungan: 12,84 triliun Sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun; Dengan adanya gap, Hal ini mendorong meningkatnya pinjaman LN, terutama pinjaman sektor swasta. Di samping kelangkaan dana, meningkatnya utang LN juga didorong oleh perbedaan tingkat suku bunga.

3.      Meningkatnya Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor . Laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga, karena ekspektasi inflasi merupakan komponen suku bunga nominal. Trend inflasi meningkat menyebabkan Bank Indonesia memangkas suku bunga. Dengan rendahnya suku bunga maka minat orang untuk berinvestasi rendah, maka pemerintah untuk memenuhi belanja negaranya melalui pinjaman luar negeri.

4.      Struktur perekonomian tidak efisien -- dengan alat ukur ICOR

Incremental capital output ratio (ICOR) adalah rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output (PDRB). ICOR mencapai 4,9 (1984 – 2011) yang seharusnya antara 3 – 3.5. Jadi ada pemborosan sekitar 30%, karena tidak efisien dalam penggunaan modal, maka memerlukan invetasi besar. Hal ini mendorong utang luar negeri.

1.4.3.      Bentuk-bentuk Pinjaman Luar Negeri

Bentuk pinjaman luar negeri dapat dilihat dari dua aspek, antara lain :

1.      Sumber Dana

Bila dilihat dari sumber dananya, pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi:

a.       Pinjaman Multilateral

Yaitu pinjaman yang berasal dari badan-badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB).

b.      Pinjaman Bilateral

Yaitu pinjaman yang berasal dari negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung (intergovernment).

c.       Pinjaman Sindikasi

Yaitu pinjaman yang diperoleh dari beberapa bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) internasional. Pemberian pinjaman tersebut dikoordinir oleh satu bank/LKBB yang bertindak sebagai sindication leader. Pinjaman ini biasanya dalam jumlah besar dan bersifat komersial (commercial loan), misalnya dengan tingkat suku bunga yang mengambang (floating rate). Syarat-syarat pinjaman yang dituangkan dalam loan agreement merupakan konsensus dan kesepakatan diantara para pemberi pinjaman.

2.      Segi Pertimbangan

Beberapa pertimbangan bagi Pemerintah dalam menerima pinjaman komersial adalah:

a.       Mendukung penganekaregaman (diversifikasi) pinjaman atau memperluas sumber pinjaman yaitu memperoleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

b.      Jumlah pinjaman relatif lebih besar dan tatacara penarikannya lebih mudah.

c.       Penggunaan dana tidak terikat pada satu proyek tertentu namun lebih flesibel, baik untuk diinvestasikan kembali, untuk membiayai proyek atau untuk memperkuat cadangan devisa.

1.4.4.      Sumber Pinjaman Luar Negeri

Sumber pinjaman luar negeri dalam pembangunan Indonesia terdiri dari :

a.       World Bank

b.      Asian Development Bank (ADB)

c.       Consultative Group on Indonesia ( CGI )

d.      Pinjaman di Luar IGGI/CGI

e.       Pinjaman/hibah lainnya

1.4.5.      Prinsip Dasar Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Beberapa prinsip dasar dalam penerimaan pinjaman luar negeri adalah :

a.       Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar.

b.      Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar.

c.       Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran.

d.      Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan

e.       Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik.

f.       Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk pinjaman

g.      Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari Negara lain.

1.4.6.      Ketentuan dan Persyaratan Utang Luar Negeri

Menurut buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, ketentuan dan persyaratan utang luar negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Ketentuan dan Persyaratan Utang Luar Negeri

Sumber : Bank Indonesia, 2014

1.4.7.      Statistik Hutang Luar Negeri Indonesia (pdf SULNI Maret 2014)

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2014 tercatat USD269,3 miliar sehingga tumbuh 7,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2013 sebesar 4,6% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan posisi ULN sektor swasta sebesar 12,2% (yoy) menjadi USD141,4 miliar. Sementara itu, posisi ULN sektor publik tumbuh sebesar 1,9% (yoy) menjadi USD127,9 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, ULN sector swasta hanya tumbuh 0,6%, sementara ULN sektor publik meningkat 1,6%.

Berdasarkan jangka waktu, kenaikan pertumbuhan ULN terutama terjadi pada ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang pada Januari 2014 tumbuh 7,1% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan Desember 2013 sebesar 4,1% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 7,0% (yoy), sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,1% yoy. Pada Januari2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar USD222,8 miliar, atau mencapai 82,7% dari total ULN. Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD121,5 miliar (95,0% dari total ULN sektor publik), sementara ULN berjangka panjang sektor swasta sebesar USD101,3 miliar (71,7% dari total ULN swasta).

Untuk ULN swasta, peningkatan pertumbuhan terjadi pada ULN sektor finansial dan sector pengangkutan & komunikasi. ULN sektor swasta terutama terarah pada lima sektor ekonomi, yaitu sektor keuangan (pangsa 26,5% dari total ULN swasta), sektor industri pengolahan (pangsa 20,4%), sektor pertambangan dan penggalian (pangsa 18,1%), sektor listrik, gas, dan air bersih (pangsa 11,6%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (pangsa 7,6%). Dari kelima sector tersebut, dua sektor yaitu sektor keuangan dan sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat kenaikan pertumbuhan pada Januari 2014 masing-masing sebesar 11,1% (yoy) dan 5,8% (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 5,7% (yoy) dan 4,4% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 20,4% (yoy) dan 11,7% (yoy), lebih lambat dari 26,1% (yoy) dan 12,1% (yoy) pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, ULN sektor listrik, gas, dan air bersih masih mengalami kontraksi sebesar 1,7% (yoy).

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN tersebut masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal tercermin pada posisi ULN Januari 2014 yang cukup terkendali di level 30,8% dari PDB. Peningkatan pertumbuhan ULN Januari 2014 antara lain tidak terlepas dari kebutuhan kebutuhan pembiayaan ekonomi, termasuk melalui utang luar negeri. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN Indonesia, terutama ULN jangka pendek swasta, sehingga tetap optimal mendukung perekonomian Indonesia.

Tabel 2.

Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam (Juta USD/Million of USD)

Tabel 3.

Posisi Utang Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi (Juta USD/Million of USD)

Sumber : Bank Indonesia, 2014

Tabel 4.

Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kreditor

Sumber : Bank Indonesia, 2014

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.      Debt Service Ratio (DSR)

Di luar masalah defisit transaksi berjalan (DTB) dan inflasi yang harus diperbaiki oleh pemerintah, maka pemerintah masih harus mencermati posisi debt service ratio (DSR) Indonesia agar jangan sampai melonjak. Debt Service Ratio (DSR) adalah jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Jika DSR semakin besar, maka beban utang luar negeri semakin berat dan serius. Namun, makna dari besarnya angka DSR ini tidak mutlak demikian, sebab ada negara yang DSR-nya 40%, tetapi relatif tidak menemui kesulitan dalam perekonomian nasionalnya. Sebaliknya, bisa terjadi suatu negara dengan DSR yang hanya sebesar kurang dari 10% menghadapi kesulitan yang cukup  serius dalam perekonomiannya. Selama ada keyakinan dari negara kreditur dan investor bahwa telah terjadi perkembangan ekonomi yang baik di negara debiturnya, maka pembayaran kembali pinjaman diprediksikan akan dapat diselesaikan dengan baik oleh negara debitur.

Menurut sumber www.businessnews.com, DSR Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2005 DSR mencatat angka 17,3%, kemudian pada tahun berikutnya naik menjadi 25%, kemudian mengalami penurunan menjadi 18,1% pada tahun 2008. Lalu naik lagi pada tahun berikutnya menjadi 23,1% dan pada akhir periode tahun 2010 angkanya menjadi 20,6%. Meski demikian, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) hendaknya terus mengelola utang luar negeri Indonesia dalam batas yang aman, sehingga tidak membahayakan fundamental ekonomi yang telah terbangun kuat selama ini. Adapun, hal yang akan terus dicermati adalah peningkatan DSR dari 34,95% pada 2012 naik menjadi 42,73% pada akhir 2013. Seiring dengan pelemahan pasar ekspor dunia sepanjang 2013 telah membuat DSR mengalami peningkatan. Pada 2014 seiring dengan membaiknya ekonomi sejumlah negara di Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, pemerintah optimis ekspor nasional akan mengalami peningkatan dan membuat DSR akan tetap terjaga dalam rentang tetap aman sepanjang 2014.

2.1.2.      Dampak Positif Utang Luar Negeri

1.   Dampak positif dari utang luar negeri yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Sebab, alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier effect positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Alasannya, aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik dan seterusnya. Sampai di situ, secara teori, bantuan luar negeri justru menghasilkan dampak pengganda (multiplier effects) yang positif pada perekonomian, pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif lebih besar, tanpa disertai efek peningkatan tingkat harga umum. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal untuk mempertinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional, yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan perkapita.(Anik Wahyuningsih:2012).

2.   Sumber dana luar negeri merupakan sarana yang diperlukan untuk memperlancar pembangunan. Dengan adanya modal maka proyek dapat dilaksanakan, dipercepat dan diperluas cakupannya.

3.   Pengejaran ketinggalan dari negara-negara maju bisa lebih dimungkinkan. Dengan modal yang cukup maka kita bisa mengejar (dalam batasan tertentu) ketinggalan-ketinggalan dari negara-negara maju, paling tidak dari segi materiil yang pokok. Alat-alat teknologi kita bisa impor dengan demikian proyek pembangunan bisa berjalan (M. Suprihadi S. 1980 ; 30).

2.1.3.   Dampak Negatif Utang Luar Negeri

1)      Sisi efektifitas, secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara. Serta pemicu terjadinya kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan.

2)      Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnya ketergantungan negara pada modal asing, dan pada pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan .

3)      Sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telah bekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia Pertama pemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.

4)      Sisi ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.

5)      Sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman.

2.2  Strategi Pemanfaatan Hutang Luar Negeri

Menurut Anton Bawono dalam modul Utang Luar Negeri Indonesia, walaupun timbul permasalahan di seputar hutang luar negeri kita, tetapi sumber permodalan luar negeri masih diperlukan untuk membiayai program-program pembangunan baik pemerintah maupun swasta. Ada pengaruh yang positif yang didapat dari peranan sumber dana luar negeri sebagai berikut :

1.       sumber dana luar negeri merupakan sarana yang diperlukan untuk memperlancar pembangunan. Dengan adanya modal maka proyek dapat dilaksanakan, dipercepat dan diperluas cakupannya.

2.       pengejaran ketinggalan dari negara-negara maju bisa lebih dimungkinkan. Dengan modal yang cukup maka kita bisa mengejar (dalam batasan tertentu) ketinggalan-ketinggalan dari negara-negara maju, paling tidak dari segi materiil yang pokok. Alat-alat teknologi kita bisa impor dengan demikian proyek pembangunan bisa berjalan (M. Suprihadi S. 1980 ; 30).

Sumber pembiayaan luar negeri tersebut terdiri dari :

1.      ODA (official Development Assisteent) yaitu gabungan negara-negara yang membantu pemberian dana pada negara Indonesia. Dalam istilah bantuan ini dinamakan bantuan dari sektor pemerintah. Bantuan ini terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek

2.      PMA (Penanaman Modal Asing) bantuan ini dinamakan bantuan dari sektor swasta terdiri dari PMA langsung portofolio dan kredit ekspor (Hg. Suseno Triyanto, 1990 ; 86).

Pemanfaatan bantuan luar negeri yang bersyarat lunak tersebut bagi peningkatan investasi dibidang infrastruktur dan sarana sektor publik yang dapat memperlancar aktivitas dan produktivitas perekonomian masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peningkatan efisiensi sehingga dapat mendukung upaya peningkatan daya saing perekonomian secara keseluruhan. Untuk bantuan luar  negeri yang berupa bantuan program dimanfatkan semaksimal mungkin untuk program-program sosial kemasyarakatan seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.

Sementara sumber pendanaan untuk proyek-proyek baik oleh pemerintah (BUMN) maupun swasta dari bantuan proyek yang berbentuk pinjaman komersial luar negeri (PKLN) harus ditentukan batasan oleh pemerintah melalui tim PKLN mengenai besarnya plafon pinjaman yang dapat diperoleh baik oleh BUMN dan swasta. Hal tersebut dimaksudkan agar penerimaan PKLM disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali, baik pokok pinjaman maupun bunganya disamping untuk menghindari resiko-resiko pembayaran akibat adanya kesimpang siuran dalam memasuki pasar Internasional. Terutama oleh swasta yang kadang “sok royal” dalam jumlah pinjaman tetapi setelah jatuh tempo sering mengalami kesulitan dalam melunasinya. Sehingga berdampak pada semakin meningkatnya beban kewajiban hutang pemerintah.

Untuk itu perlu benar-benar dipikirkan strategi pemanfatannya terutama dalam pemilihan proyek-proyek yang bersifat produktif seperti pengembangan sektor industri rakyat untuk memacu peningkatan sektor migas telah terbukti efektif dalam peningkatan ekspor non migas yang tentu saja semakin meningkatkan devisa negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu perlu dihindari pemanfaatan dana luar negeri terutama oleh pihak swasta untuk proyek-proyek raksasa yang beresiko tinggi dan bersifat latah secara berlebihan seperti proyek-proyek properti atau lapangan golf yang memakan dana besar tetapi pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat hanya sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada. Masalah proyek-proyek tersebut gagal dan swasta tidak tanggap untuk bayar hutang maka pemerintah dan rakyat juga menanggung beban hutang tersebut.

Pemanfaatan sumberdana luar negeri yang berupa investasi asing atau PMA dalam berbagai bidang usaha juga sangat potensial sebagai salah satu sumber dana luar negeri sebab dari tahun ketahun semakin meningkat. Namun tentunya ditahun-tahun mendatang persaingan untuk menarik minat investor asing semakin ketat terutama dating dari negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu diperlukan penciptaan iklim investasi yang kondusif baik melalui deregulasi seperti PP no. 20/1994 tentang investasi asing juga melalui kebijakan disegala bidang baik dibidang sektor moneter maupun riil dan didukung oleh kestabilan ekonomi makro yang mantap. Namun demikian perlu adanya sikap selektif dalam menerima investasi asing yang masuk agar tidak sampai terjadi pelarian modal keluar malah merugikan kita.

Sumber pendanaan luar negeri lain yang dapat dimanfaatkan baik oleh BUMN maupun swasta adalah penjualan saham dipasar internasional. Tentu saja hal ini membuat kesiapan terutama yang menyangkut kondisi perusahaan baik dalam menejemen maupun struktur keuangannya. Selain pengaruhnya terhadap kestabilan ekonomi makro relatif lebih kecil juga dapat semakin memperkukuh keuntungan perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian diperlukan langkah-langkah persiapan yang matang sehingga langkah tersebut dapat lebih meningkatkan keuntungan bagi perolehan devisa negara dan bukan sebaliknya.

2.3  Solusi Pengurangan Hutang

Ada beberapa solusi pemecahan utang luar negeri Indonesia diantaranya :

1.      Debt Swap

Solusi yang paling sederhana mengatasi utang luar negeri adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang. Sedangkan pengertian debt swap menurut Bank Indonesia adalah Pertukaran atau konversi utang, baik dalam bentuk perjanjian pinjaman maupun surat berharga, dengan kontrak utang baru.

2.      Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi juga penting dilembagakan dengan sasaran untuk memperoleh keringanan dan penghapusan sebagian hutang sehingga proses pengurasan sumber daya dapat dihambat

3.      Potensi Internal Pemerintah Sendiri

Dengan menjaga kinerja makro-ekonomi dalam posisi yang stabil dan menghentikan utang luar negeri baru.

4.      Kebijakan Pemerintah

Pemerintah harus mempunyai kemauan dan itikad baik untuk mengakhiri semua hasrat berhutangnya, dan menolak secara tegas pengaruh dan tekanan dari negara lain yang ingin menjerat negara ini dengan utang yang besar.

BAB III

PENUTUP

Ada beberapa catatan yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari bab ini yaitu :

1.      Sumber pendanaan luar negeri masih tetap dibutuhkan sebagai sumber pendanaan pembangunan terutama untuk menutupi kesenjangan antara besarnya investasi dengan tabungan dalam negeri.

2.      Perlu adanya kebijakan dalam pemanfaatan sumber-sumber pendanaan luar negeri agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam proses pembangunan terutama yang menyangkut masalah pengembalian kembali pinjaman atau

3.      Pemanfaatan sumber-sumber dana luar negeri untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta produktifitas kegiatan perekonomian rakyat yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu pemanfaatan sumber dana luar negeri tersebut hendaknya dipertimbangkan pula dampaknya pada pemeliharaan kestabilan perekonomian secara makro, khususnya inflasi dan neraca pembayaran.

4.      Perlunya mencari alternatif-alternatif baru dalam penggalian sumber dana luar negeri seperti penjualan saham oleh perusahaan nasional baik BUMN maupun swasta di pasar Internasional selain relatif lebih aman juga dapat memperkuat struktur keuntungan perusahaan yang bersangkutan.

5.      Perlu diingat bahwa sumber dana luar negeri hanyalah bersifat sementara untuk menutupi kebutuhan akan sumber-sumber pendanaan pembangunan. Untuk itu kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tersebut harus terus ditingkatkan dari tahun ketahun dengan meningkatkan sumber-sumber dana dalam negeri yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

Todaro, Michael P., 1998, “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 2”, Edisi ke-6, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rachbini, Didik J., 2002, “Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat”, http://www.academia.edu, 2002.

Bawono, Anton, Artikel: “Seputar Utang Luar Negeri”, antonbawono.staff.stainsalatiga.ac.id /wp-content/uploads/sites/50/2013/02/Seputar-Utang-Luar-Negeri.pdf, diakses pada 29 September 2014.

Wahyuningsih, Anik, Artikel: “Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, anikwahyuningsih.blogspot.com, diakses pada 29 September 2014.

Arifin, Marissa C., dkk. Makalah:“Utang Luar Negeri”, http://www.slideshare.net/ Marlina Deliana/hutang-luar-negeri-admkeuangan-negara, diakses 29 September 2014.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, 2014, “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia”, Vol: V, Maret 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

                 . 2014. “Menyoal Debt Service Ratio Indonesia” dalam www.businessnews.com, 28 Februari 2014.